Limapuluh Kota – Petani sangat paham dengan filosofi proses kehidupan. Menjadi petani tidak mengenal pola instan yang semua bisa diperoleh dalam waktu singkat dan mudah.

“Paham ini mereka rasakan dan nikmati dari keseharian yang berkecimpung dengan alam. Seperti dalam bercocok tanam, dimulai dari pengolahan lahan, masa tanam, perawatan tanaman, panen dan sampai ke tahap pemasaran. Jadi untuk meraih hasil yang maksimal, mereka lalui dengan proses yang panjang,” ujar Nurkhalis aktivis petani asal Kenagarian Sungai Antuan Mungka, Kabupaten Limapuluh Kota.

Pemahaman petani ini ditangkap Nurkhalis, saat berada di lahan-lahan pertanian mereka dalam 10 tahun terakhir di seluruh wilayah Sumbar.

“Kendala petani hampir selalu sama, tentu yang sangat dibutuhkan mereka cara memecahkan persoalan yang dihadapi dari tahap awal hingga akhir,” tambah Nurkhalis.

Begitu juga pesta demokrasi, harus melalui proses. Kalangan petani yang jumlahnya sangat banyak mendadak jadi primadona bagi politisi. Mereka didatangi, didekati, disanjung dan dihormati para politisi dengan misi demokrasi. Tidak sedikit cerita-cerita heroik politisi yang membantu dan memperjuangkan petani. Ada yang diawali dengan pemberian modal sesaat hingga menaikkan harga komoditi yang dihasilkan petani. Tetapi pola itu hanya dilakukan jelang pesta demokrasi untuk mendulang suara.

“Petani dianggap politisi lahan subur untuk mendulang suara. Namun filosofi kehidupan petani tadi, tak akan mampu menipu mereka dalam hal itu. Karena untuk mencapai lahan subur, mereka lebih paham. Harus ada proses, seperti penyiapan lahan bisa dianalogikan pendampingan mereka dalam demokrasi,” jelas Nurkhalis.

Kemudian, pemupukan tidak hanya bisa dilakukan sekali. Pemupukan ini bisa dianalogikan ke bantuan modal yang bersifat insidentil atau sesaat saja. Pemberian pupuk bagi petani dilakukan secara berulang ulang, untuk mencapai kesuburan dan hasil yang maksimal.

Polesan motivasi terkait dengan ekonomi petani selalu dirundung ersoalan dihembuskan politisi. Fenomena ini sangat disadari Nurkhalis, Ia paham betul di tahun politik akan datang dan terus menghampiri petani dengan berbagai ‘rayuan’ program. Namun, banyak yang tidak sadar jika masa ini adalah masa terberat bagi petani.

“Petani itu hidup dari Tuhan. Bukankah setiap yang berjalan di atas bumi ini sudah dijamin rejekinya oleh Tuhan? Tapi di tahun politik ini, banyak yang datang ke petani seperti Tuhan. Berbicara ini itu dan akhirnya mengumbar berbagai janji dengan maksud memperbaiki taraf hidup petani,” kata Nurkhalis.

Bagi Nurkhalis, petani tidak butuh janji yang rasanya tidak mungkin diaplikasi. Petani butuh keberadaan politisi dan pemimpin di tengah mereka dari awal, tidak disaat ‘tertentu saja’. Petani bisa hidup sampai saat ini karena silaturrahmi dan silaturrahim.

Mereka memiliki pola sosial yang sangat kental. Senang sama dirasa, susah sama ditanggung.

“Apa jadinya jika satu politisi bisa mempengaruhi petani A. Kemudian petani A tersebut mengajak petani lainnya. Setelah politisi tersebut duduk disinggasana dan janjinya tidak ditepati, bisa merusak tatanan sosial petani. Akan terjadi benturan dan carut marut sesama petani. Kemudian ujung-ujungnya, bertambah persoalan petani dan semakin sulit hidup mereka. Jadi, yang dibutuhkan oleh petani adalah politisi dan pemimpin itu selalu ada diantara mereka. Tidak janji atau apapun,” Sebutnya lagi.

Karakter petani kebanyakan di mata Nurkhalis adalah orang-orang yang bebas. Mereka paham bagaimana mengatur rejeki mereka sendiri. Pemerintah dan politisi hanya perlu menyediakan ruang dan fasilitas bagi petani untuk diolah, kemudian hadir di tengah mereka. Biarkan petani berkreasi dan jangan sekali-kali diikat dengan aturan yang program yang macam-macam. Apalagi memberikan uang. Ini akan merangsang rasa ketidakpuasan dalam diri sendiri dan akhirnya mencari cara untuk jadi maling dengan mengakali program.

Di Sumatera Barat, telah ada Peraturan Daerah (Perda) turunan dari UU no 19 tahun 2013 tentang perlindungan petani dan pemberdayaan petani. Dalam pasal ini sudah merangkum segala jaminan petani. Baik pemberdayaan kualitas, permodalan, jaminan harga sampai perlindungan kepada petani apabila gagal panen. Namun, pelaksanaan Perda ini tidak teraplikasi dengan baik dan menjadi mesin permainan bagi para mafia pertanian.

“Negara sudah menginstruksikan kepada pemerintah di daerah-daerah untuk melindungi dan memperhatikan petani. Pemerintah sudah diminta hadir dan bertanggung jawab kepada petani mulai dari awal hingga akhir. Baik dari segi edukasi, permodalan hingga panen. Jika panen gagal, pemerintah bertanggung jawab untuk meminimalisir kerugian petani,” sebutnya.

Di sisi permodalan, negara mewajibkan pemerintah untuk tidak mengambil boroh (bunga) kepada petani karena setiap petani sudah diasuransikan. Setelah itu pinjaman akan dibayarkan setelah petani melakukan panen. Tetapi, realita dilapangan masih saja petani harus membayar bunga pinjaman dan ditagih pembayaran oleh pihak pemodal sebelum panen.

“Oktober 2019 kemarin, saya berhadapan dengan ratusan petugas keamanan di DPRD Sumbar untuk hal ini. Bagaimana memperjuangkan petani bisa terlindungi dan terlayani sebagaimana mestinya oleh pemerintah. Termasuk mensosialisasikan pasal ini kepada petani bahwa mereka sudah terayomi oleh negara. Namun bagaimana pasal ini teraplikasi dengan baik, memang muaranya berada pada keberanian kepala daerah setempat,” kata Nurkhalis.

(**)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *