Memasuki pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah, masyarakat mulai sahut menyahut mengeluarkan argument dalam memandang perjalanan politik daerah masing-masing. Termasuk penilaian terhadap arus politik Indonesia yang masih didominasi peran partai politik. Tidak dipungkiri ada masyarakat yang tingkat kepercayaannya terhadap partai politik sudah jauh menurun.

Negara menyediakan fasilitas kepada golongan masyarakat tersebut dengan UU No. 32 tahun 2004 dirubah menjadi UU No. 12 tahun 2008. Masyarakat bisa mengusung calon pemimpin daerahnya sendiri melalui jalur independen. Tidak ada keterkaitan dengan partai politik.

PLUS MINUS CALON INDEPENDEN

Hadirnya kandidat jalur independen dalam iklim politik, turut menjawab tantangan masyarakat yang melihat adanya kader partai tidak berhasil menunjukkan kinerja memuaskan. Apalagi publik melihat beberapa kali oknum kepala daerah yang merupakan kader partai politik terjerat praktek korupsi. Otomatis, tingkat kepercayaan publik akan kinerja partai politik secara keseluruhan juga semakin menurun. Walaupun yang melakukan praktek negatif tersebut adalah partai A, bukan partai B. Mungkin dari itu opsi kandidat independen menjadi pilihan untuk menjawab beberapa alasan-alasan tersebut dan bukan hanya sekedar pilihan alternatif semata.

Calon Independen dasarnya masuk dalam kontestasi tidak tersandera urusan politik kelompok tertentu. Terbebas dari tekanan politik. Terlihat lebih bersih karena jauh dari lingkaran kekuasaan serta terbebas dari dosa masa lalu, di mana ia tidak terlibat dengan satu rezim.

Atau, pilihan sulit yang diambil semata-mata untuk mensiasati politik yang terasa kian menyesakkan. Dimana biaya politik yang semakin tinggi dan dominasi parpol dalam proses pencalonan dan pemenangan seorang kandidat.

Suksesi calon independen tetap berada di tangan masyarakat yang merupakan kendaraan jalur independen. Calon ini harus menghadirkan politik sepenuhnya di tangan masyarakat. Tidak lagi hanya sekedar jadi penonton, tetapi menjadi bagian terpenting politik itu sendiri. Namun untuk keperluan ini, masyarakat juga harus membangun sinergitas yang nyata dengan calon independen. Bagaimana mengorganisasi diri, membangun kontak dengan banyak konstituen dan komunikasi antar kampung.

Namun, kenapa peminat kandidat Independen masih sepi dan elektabilitas calon independen terpuruk di Pilkada 2015?

Penelitian yang dilakukan Skala Survei Indonesia (SSI) di 32 provinsi di seluruh Indonesia yang menggelar pilkada pada 9 Desember 2015. SSI menggambarkan bahwa calon independen yang maju dalam pilkada 2015 sebanyak 35 persen. Selanjutnya SSI juga menjelaskan bahwa, dari jumlah calon independen yang maju itu hanya 14 persen yang mampu meraih kemenangan. Di mana calon independen di wilayah administrasi kota yang berhasil menang sebanyak 31,3 persen, lalu 11 persen di wilayah kabupaten dan di tingkat provinsi 0 persen.

Bila melihat data di atas terlihat jelas bagaimana mayoritas calon independen masih mengalami kesulitan dalam kontestasi ini. Mengindikasikan calon independen masih kekurangan basis massa pendukung terutama di wilayah-wilayah dengan demografi penduduk yang padat dan topografi luas. Berbeda dengan basis massa partai politik yang sudah menjalar hingga ke rumput.

Ketika calon Independen menang dalam Pemilihan Kepala Daerah, ada perubahan corak komunikasi antara Eksekutif dengan Legislatif. Salah satunya komunikasi dalam meletakkan kebijakan-kebijakan di daerah. Calon independen harus memiliki kepiawaian dalam memperkuat konsolidasi dengan legislatif. Indikator ini dimungkinkan karena tidak ada internal di legislatif. Kemampuan ini sangat dibutuhkan dan bersifat wajib untuk meminimalisir runcingnya sentimen antara eksekutif dengan legislatif. Jika hal ini terjadi, daerah juga yang semakin terpuruk.

Memilih calon independen, berangkat dari keinginan perubahan. Sebelum atau sesudah calon independen duduk disinggasana kepala daerah, mesinnya tetap berada ditangan masyarakat. Kedewasaan dan pemahaman masyarakat selalu diperlukan dalam mengarahkan mempengaruhi kebijakan dan pembangunan daerah. Kemudian disisi lain, legislatif juga akan memainkan peran sepenuhnya sebagai pengawas dan anggaran. (**)


Oleh:
Hajrafiv Satya Nugraha,
Wartawan Luak 50, Sumatera Barat
Indonesia Merdeka
Foto Oleh: Dendy Selmaeza/@baratdaya_

2 thoughts on “Jalur Independen, Opsi Lain Membawa Perubahan?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *